JURNALIS KALBAR – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mempawah terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pembangunan daerah melalui sinergi dengan Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Kalimantan Barat. Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan seiring pertumbuhan sektor properti yang semakin berkembang di Kalimantan Barat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan koordinasi yang berlangsung di Sekretariat DPD REI Kalimantan Barat, Komplek Ruko A Yani Megamal Pontianak, Rabu (10/06/2026). Pertemuan dihadiri oleh jajaran manajemen PLN UP3 Mempawah, Manager ULP Siantan, Manager ULP Tanjung Raya, serta Ketua DPD REI Kalbar, Baharudin.
Dalam pertemuan tersebut, PLN dan REI membahas berbagai isu strategis terkait kebutuhan kelistrikan pada sektor perumahan, mulai dari perencanaan kebutuhan daya, percepatan layanan penyambungan baru, kesiapan jaringan distribusi, hingga penguatan koordinasi sejak tahap awal pengembangan kawasan.
Seiring meningkatnya kebutuhan hunian di Kalimantan Barat, ketersediaan listrik yang andal menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan kawasan perumahan yang nyaman, aman, dan berkelanjutan. Untuk itu, PLN mendorong terjalinnya komunikasi yang lebih intensif dengan para pengembang agar kebutuhan kelistrikan dapat dipetakan dan direncanakan secara optimal sejak tahap perencanaan proyek.
Manager PLN UP3 Mempawah, Abdul Azis P mengatakan bahwa koordinasi dengan REI merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan pasokan dan jaringan listrik sejalan dengan pertumbuhan sektor properti di daerah.
“PLN berkomitmen memberikan kepastian layanan kelistrikan bagi seluruh pelanggan, termasuk sektor properti yang menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah. Melalui koordinasi bersama REI Kalbar, kami dapat memperoleh informasi rencana pengembangan kawasan lebih awal sehingga perencanaan jaringan, penyediaan daya, hingga proses penyambungan listrik dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan sesuai kebutuhan,” ujar Abdul Azis.
Ketua DPD REI Kalbar, Baharudin mengapresiasi langkah proaktif PLN dalam membangun komunikasi dan kolaborasi yang lebih erat dengan para pengembang perumahan.
“Kepastian layanan kelistrikan menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan kawasan perumahan. Kami menyambut baik inisiatif PLN UP3 Mempawah untuk memperkuat koordinasi dengan REI Kalbar. Sinergi ini akan membantu pengembang mempersiapkan kebutuhan listrik sejak awal sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ungkap Baharudin.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalbar, Maria G.I. Gunawan, di ruang kerjanya menegaskan bahwa dukungan PLN terhadap sektor properti merupakan bagian dari upaya memperkuat iklim investasi dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat.
“Sektor properti memiliki efek berganda yang signifikan terhadap perekonomian daerah karena mampu mendorong investasi, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. PLN siap mendukung pertumbuhan tersebut melalui penyediaan pasokan listrik yang andal, berkualitas, dan berkelanjutan. Karena itu, kolaborasi dengan REI menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan kawasan hunian berjalan selaras dengan kesiapan infrastruktur kelistrikan,” jelas Maria.
Maria menambahkan, transformasi PLN saat ini tidak hanya berfokus sebagai penyedia tenaga listrik, tetapi juga sebagai mitra pembangunan yang menghadirkan solusi dan kepastian layanan bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Kami ingin memastikan setiap pengembangan kawasan baru di Kalimantan Barat mendapatkan dukungan layanan kelistrikan yang cepat, mudah, dan terencana. Melalui sinergi yang kuat antara PLN dan pelaku usaha properti, kami optimistis dapat menghadirkan kawasan hunian yang lebih nyaman, produktif, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tutup Maria.
Kolaborasi PLN dan REI Kalimantan Barat ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara penyedia infrastruktur dan pelaku usaha properti, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan kawasan hunian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (*)
