JURNALIS PONTIANAK – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat menggelar Multi-Stakeholder Forum bertajuk “Transformasi PLN untuk Energi Baru Terbarukan Kalimantan Barat” di Kalimantan Ballroom, Aston Hotel Pontianak, Kamis (12/12/2024).
Acara ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., serta perwakilan dari Forkopimda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ombudsman, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pengusaha kelapa sawit, mitra PLN Group, akademisi, dan insan media di Kalimantan Barat.
General Manager PLN UID Kalimantan Barat, Joice Lanny Wantania, mengungkapkan bahwa forum ini menjadi ajang silaturahmi dengan para pemangku kepentingan sekaligus memperkenalkan PLN Group Kalimantan Barat.
“Acara ini menjadi kesempatan bagi PLN untuk memperkuat kolaborasi dengan para stakeholder dalam mendukung transformasi energi, khususnya pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kalimantan Barat,” ujar Joice.
Dalam sambutannya, Joice menjelaskan bahwa sistem kelistrikan di Kalimantan Barat memiliki daya mampu sebesar 616 megawatt (MW) dengan beban puncak mencapai 527 MW. Dengan kapasitas tersebut, PLN memastikan ketersediaan pasokan listrik yang memadai, khususnya bagi para investor.
Selain itu, Joice juga memaparkan capaian rasio elektrifikasi di Kalimantan Barat yang telah mencapai 94,23%. Namun, dari total 2.143 desa di wilayah tersebut, masih terdapat 367 desa yang belum teraliri listrik. Untuk itu, PLN terus berupaya mempercepat pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
“PLN membutuhkan dukungan dari semua pihak agar dapat memerdekakan warga dalam mendapatkan akses listrik 24 jam,” tegas Joice.
Dukungan terhadap Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)
Sebagai bagian dari komitmen global menuju Net Zero Emission (NZE), PLN juga terus mendorong pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kalimantan Barat. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan EBT, di antaranya tenaga air sebesar 128 MW, tenaga surya 152,9 MW, dan biomassa 72 MW.
“Untuk mendukung target nol emisi, kami berkolaborasi dengan pengembang dan investor guna mempercepat pengembangan EBT di Kalimantan Barat,” ungkap Joice.
Pada kesempatan yang sama, Pj Sekda Kalimantan Barat, Mohammad Bari, menegaskan dukungan pemerintah daerah dalam percepatan transisi energi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Menurutnya, percepatan transisi energi bertujuan mengalihkan penggunaan energi fosil ke sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.
“Transisi energi ini merupakan upaya menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim, polusi udara, ketergantungan pada impor energi, dan ketidaksetaraan akses energi,” jelas Mohammad Bari.
Bari juga menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan target bauran EBT sebesar 32,2% pada 2025. Target tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 2021-2050. Pada 2022, capaian bauran EBT di Kalimantan Barat telah mencapai 31,1%.
“Dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, PLN, sektor swasta, hingga masyarakat, sangat diperlukan untuk mewujudkan pengembangan EBT di Kalimantan Barat,” tegasnya.
Dengan terselenggaranya Multi-Stakeholder Forum 2024, PLN berharap dapat memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan guna mewujudkan sistem kelistrikan yang andal, merata, dan ramah lingkungan di Kalimantan Barat. Forum ini diharapkan mampu mendorong percepatan pengembangan EBT serta meningkatkan akses listrik yang merata hingga ke pelosok daerah.
Melalui kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga legislatif, pengembang, investor, dan masyarakat, PLN optimistis mampu mewujudkan transisi energi yang lebih bersih dan memperkuat ketersediaan energi di Kalimantan Barat. (m@nk)
