JURNALIS KALBAR – Pemerintah terus memperluas akses energi hingga ke wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan terpencil (3T) melalui Program Listrik Desa (Lisdes) APBN Tahun 2026. Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), program ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen pada 2029 sekaligus mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri.
Untuk mendukung pelaksanaannya, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Dukungan Pelaksanaan Lisdes APBN 2026 di Ruang Rapat Integritas Kantor PLN UID Kalimantan Barat, Kamis (4/6). Forum ini bertujuan menyelaraskan langkah serta memperkuat kolaborasi antarinstansi guna memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berjalan sesuai target.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)/Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat. Turut hadir jajaran manajemen PLN UID Kalimantan Barat beserta unit-unit pelaksana yang mengikuti kegiatan secara offline maupun online.
General Manager PLN UID Kalimantan Barat, Maria G.I. Gunawan, mengatakan bahwa PLN siap menjalankan penugasan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mendukung percepatan penyediaan akses listrik bagi masyarakat yang belum terlayani.
“Program Listrik Desa APBN merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan berdasarkan penugasan Kementerian ESDM kepada PLN. Kehadirannya tidak hanya bertujuan memperluas akses listrik, tetapi juga mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Upaya ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia sekaligus menjadi wujud pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, melalui penyediaan akses energi yang merata dan berkeadilan,” ujar Maria.
Menurutnya, ketersediaan listrik desa akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, mengembangkan usaha, serta memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang lebih baik.
Maria menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan ketenagalistrikan di wilayah 3T memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mengingat pelaksanaannya sering menghadapi tantangan geografis, administratif, maupun perizinan.
“Koordinasi dan sinergi yang kuat menjadi kunci keberhasilan program ini. Kami berharap seluruh instansi dapat memberikan dukungan sesuai kewenangannya masing-masing sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Melalui pembangunan jaringan listrik di desa-desa yang belum berlistrik, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta membuka peluang usaha dan investasi di daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Pengelolaan Energi, Maria Wijayanti, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program.
“Pembangunan listrik desa harus selaras dengan arah pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat. Melalui koordinasi yang baik, setiap instansi dapat memahami peran dan kontribusinya sehingga berbagai potensi kendala dapat diantisipasi sejak awal dan pelaksanaannya berjalan optimal,” ungkapnya.
Forum koordinasi ini mencerminkan komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan Program Listrik Desa APBN 2026 sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Dengan kolaborasi yang solid, pembangunan infrastruktur kelistrikan hingga ke wilayah pelosok diharapkan dapat berjalan optimal, sehingga mampu memperluas akses energi yang berkeadilan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (*)
